Pembangunan IKN Jadi Kesempatan Emas Bagi Pengembang Properti, Ini Buktinya
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mengtakan, adanya pembangunan IKN yang di dorong pemerintah saat ini di Kalimantan Timur merupakan kesempatan emas bagi pengembang untuk membangun proyek properti untuk masyarakat.
Iwan menilai, kedepannya kebutuhan hunian untuk masyarakat maupun para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pindah tugas ke IKN jumlahnya cukup besar. Belum lagi sektor swasta yang juga bakal ikut mengembangkan usahanya di IKN kemudian. “Kami (Kementerian PUPR) mengajak para pengembang untuk bisa berinvestasi di IKN,” ujar Iwan dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (10/6/2023). Lebih lanjut, Iwan menjelaskan, bahwa selain pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pemerintah juga akan terus mengembangkan sejumlah wilayah untuk hunian di IKN. Hal itu diharapkan bisa memacu semangat pengembang untuk bisa turut membangun IKN di masa mendatang.
“Jumlah kebutuhan rumah di IKN diperkirakan sangat tinggi. Hal itu bisa semakin bertambah mengingat ASN juga akan pindah ke IKN, kami juga berharap dukungan IKN ini bisa mendorong investasi-investasi di sektor lainnya,” harapnya. Sekedar informasi tambahan, hingga saat ini Badan Otorita IKN setidaknya telah mengantongi investasi untuk pengembang perumahan di IKN. Setidaknya terdapat 2 Investor nasional telah mengantongi letter to proceed atau Surat Izin Prakarsa Proyek (SIPP).
Investor tersebut adalah PT. Perintis Triniti Properti Tbk (Konsorsium Triniti), dan PT. Nindya Karya dengan total investasi Rp3,22 triliun. Konsorsium Triniti mengucurkan modal Rp1,8 triliun untuk mengerjakan tujuh tower dan Nindya melakukan investasi sebesar Rp1,42 triliun untuk membangun delapan tower. “Dengan ada tambahan dua investor yang membangun hunian ASN diyakini dapat mempercepat pembangunan Nusantara sehingga tahun depan, ASN dapat mulai pindah,” kata Bambang. Skema bisnis untuk kedua investor tersebut adalah Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sehingga akan ada pembagian risiko antara pihak pemerintah dan investor beserta insentif dan penalti pada pelaksanaannya dalam penyediaan layanan dan atau infrastruktur publik.
Telan Biaya Rp365 Miliar di Awal, Begini Desain dan Filosofi Sumbu Kebangsaan IKN
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) Basuki Hadimuljono menjelaskan, pembangunan tahap awal Ibu Kota Nusantara ( IKN ) dilaksanakan pada periode 2022-2024.
Pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pada pembangunan tahap awal ini adalah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), salah satunya Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap I (Plaza Seremoni) melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Secara filosofis, Sumbu Kebangsaan di KIPP IKN Nusantara merupakan ruang terbuka yang menjadi simbol hubungan harmonis antar alam, manusia dan nilai luhur kebudayaan.
Nantinya, Sumbu Kebangsaan ini secara imaginer akan menghubungkan Istana Presiden hingga Mangrove Ecopark melalui serial ruang terbuka, mulai dari Plaza Seremoni, Plaza Sipil/ Bukit Bendera, Plaza Bhinneka, Science and Tech Park, Plaza Adi Budaya, Plaza Pertunjukan hingga Plaza Demokrasi
Kepala BPPW Kalimantan Timur Rozali Indra Saputra mengatakan, pekerjaan Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap I (Plaza Seremoni) dilakukan secara bertahap dengan mekanisme Design and Build sejak Desember 2022 dan ditargetkan rampung pada Desember 2023. “Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap I konstruksinya dilaksanakan oleh PT Brantas Abipraya (Persero), dengan Konsultan Manajemen Konstruksinya oleh PT Virama Karya (Persero) KSO PT Laras Sembada, dengan nilai kontrak sebesar Rp365,8 miliar,” kata Indra dalam pernyataan tertulisnya dikutip Sabtu (10/6/2023). Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap I terbagi menjadi beberapa zona yaitu Zona 1 yang meliputi Wetland bagian Utara dan Gedung Visitor Center. Lalu Zona 2 terdiri dari Ceremonial Lawn, Gedung Retail & Gallery, Plaza Timur, Plaza Barat, dan Bangunan Toilet & Service.
Artikel Pembangunan Dapat Kalian Baca di https://binamargadki.net/